Setelah perayaan Idul Fitri 1438 H, Musyawarah Rakyat Indonesia (MRI) menyatakan kesiapannya untuk kembali melawan Pemerintahan Jokowi-JK. Menurutnya, masa tenang untuk perayaan lebaran sudah usai dan saat ini MRI mengaku siap untuk berjibaku dengan pemerintahan yang dianggap sebagai rezim pro Cina.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Presidium MRI, Yudi Syamhudi Suyuti kepada Aktual.com, Senin (3/7).
“Setelah seminggu kita berlebaran juga termasuk lebaran ketupat usai, saatnya kita konsolidasikan kekuatan untuk melawan Rezim Jokowi Pro Cina Raya,” ujar Yudi dalam pesan singkatnya.
Menurut Yudi, saat ini Indonesia memerlukan perubahan yang menyeluruh dan pemakzulan Presiden merupakan salah satu langkah yang diyakininya sebagai batu loncatan menuju Indonesia yang lebih baik.
Pemerintahan Jokowi-JK, disebutnya hanya membuat Indonesia semakin terpuruk karena telah membuka pintu masuk kolonialisasi Cina. Bagi Yudi, hal tersebut sangat gamblang dengan kebijakan-kebijakan investasi yang sangat pro Cina, seperti reklamasi Jakarta, kereta api cepat Jakarta-Bandung dan lainnya.
“Para konglomerat taipan telah merencanakan misi jahat bersama Jokowi dan Jaringan Kekuasaannya untuk merebut Negara ini menjadi Bagian Cina Raya. Mereka sedang menggelar rencana Imperialisme untuk menindas dan menghisap rakyat dan sumber-sumber kemakmuran rakyat banyak,” jelasnya.
“Kegagalan Jokowi memimpin NKRI dan kegagalan Amandemen UUD 2002, diperlukan perubahan total mengembalikan kedaulatan di tangan Rakyat,” imbuhnya.
Seperti yang diketahui, MRI dan beberapa ormas lainnya tengah mendorong Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk melaksanakan Sidang Istimewa (SI) guna menjungkalkan Joko Widodo dari kursi Presiden. Selain itu, dalam berbagai kesempatan, MRI juga terus mengumandangkan perlunya pengembalian konstitusi negara kepada UUD ’45 yang asli.
Namun demikian, Yudi mengaku bahwa SI tidak akan terlaksana jika masyarakat hanya melihat dan berpangku tangan saja. Karenanya, ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi guna menjadikan Indonesia yang lebih baik.
“Sidang Istimewa hanya bisa dilakukan oleh Kekuatan Rakyat. Meski bertempat di Gedung Parlemen, pendekatannya mustahil dilakukan melalui pendekatan Parlementariat,” tutup Yudi.
Berlangganan:
